NUSAMELAKA.COM, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi mulai merancang arah pembangunan tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menitikberatkan pada penentuan prioritas pembangunan.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan program pembangunan agar sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam mengintegrasikan berbagai usulan pembangunan yang berasal dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan perencanaan teknokratik pemerintah. Kita ingin memastikan pembangunan Kota Jambi tahun 2027 benar-benar fokus, terarah, serta mendukung agenda prioritas nasional dan program direktif Presiden Republik Indonesia,” ujarnya saat kegiatan berlangsung di Aula Griya Mayang, Senin (16/3).
Ia menambahkan, seluruh usulan yang dihimpun dalam forum tersebut harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029 agar pembangunan berjalan terarah dan berkesinambungan.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan menyepakati program prioritas dan kegiatan yang akan dijalankan pada Tahun Anggaran 2027.
Tidak hanya itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang lebih solid, proses perencanaan diharapkan menjadi lebih transparan, profesional, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pembahasannya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, di antaranya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Selain aspek tersebut, Pemkot Jambi juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
