Nusamelaka.com, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan beragama dengan memastikan pembangunan rumah ibadah tidak akan dihambat selama seluruh persyaratan administrasi dan perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi mewakili Wali Kota Jambi, Senin (27/7/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Diza menekankan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme pendirian rumah ibadah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di lingkungan sekitar.
“Yang kami butuhkan dari FKUB adalah menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi ketika ada pembangunan rumah ibadah di wilayah tertentu. Sepanjang persyaratannya lengkap dan sesuai ketentuan, tentu pemerintah akan memberikan kemudahan,” ujarnya.
Menurut Diza, setiap pembangunan rumah ibadah tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga perizinan yang diajukan oleh yayasan atau pihak penyelenggara. Jika seluruh tahapan telah dipenuhi, Pemerintah Kota Jambi memastikan tidak ada alasan untuk menghambat proses pembangunan.
Ia juga menilai identifikasi awal oleh FKUB akan mempermudah pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga potensi persoalan di kemudian hari dapat diminimalkan.
Sebagai langkah lanjutan, FKUB Kota Jambi berencana turun langsung ke berbagai rumah ibadah untuk memberikan edukasi terkait mekanisme perizinan, termasuk mengenai izin sementara. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.
Diza mengatakan Kota Jambi selama ini dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga kehidupan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan etnis. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan modal sosial yang harus terus dirawat melalui komunikasi yang baik dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Ia menambahkan, FKUB memiliki fungsi penting sebagai wadah dialog, mediasi, konsultasi, sekaligus pemberi rekomendasi dalam persoalan keagamaan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan FKUB harus terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan persatuan.
Meski situasi kerukunan umat beragama di Kota Jambi saat ini dinilai aman dan kondusif, Diza mengingatkan tantangan baru terus bermunculan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Arus informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan dinilai berpotensi memicu gesekan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Jambi mendorong penguatan deteksi dini, komunikasi yang efektif, serta penanaman nilai-nilai moderasi beragama sebagai benteng menjaga keharmonisan masyarakat.
Diza juga menegaskan bahwa peningkatan Indeks Harmoni Religius telah menjadi salah satu target pembangunan dalam Misi Keempat RPJMD Kota Jambi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan saling menghormati.
“Kerukunan bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi harus terus dirawat melalui komunikasi, saling menghormati, saling memahami, dan saling percaya. Kami berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk semakin memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Jambi,” tutupnya. (red)
