TAJOM.ID, JAMBI – Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol M. Amin Nasution mengatakan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 52 orang saksi terkait kasus SPJ Fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024 tersebut.
Sebanyak 11 orang anggota dewan periode 2019-2024 dan 41 orang saksi mulai dari Staff hingga lainnya,” ujarnya, saat dikonfirmasi 20 Mei 2025.
Amin menyebutkan pemeriksaan ini masih satu rangkaian dengan kasus Pinto Jayanegara.
Kompol Amin juga menyebut sudah ada laporan awal pemeriksaan (LAP) yang menunjukkan adanya indikasi korupsi terkait SPJ fiktif.
Beberapa pos anggaran yang mencurigakan meliputi kegiatan reses, konsumsi, hingga keperluan rumah tangga rumah dinas.
“Dalam hasil temuan LAP, terindikasi ada SPJ fiktif terkait kegiatan reses, makan minum, dan kebutuhan rumah tangga rumah dinas. Ini masih terus kami dalami,” jelas Amin.
Saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024, Amin menyebutkan penyidik belum bisa memastikan dan masih melakukan pendalaman.
“Belum bisa kita simpulkan, keterlibatan pimpinan masih didalami. Belum sampai ke sana,” ucapnya.
Sementara itu, Berdasarkan informasi yang didapat tim dilapangan, masing-masing rumah dinas pimpinan DPRD diduga menerima alokasi anggaran sebesar Rp46 juta setiap bulan. Rinciannya, sebesar Rp30 juta diduga mengalir langsung ke pimpinan, sementara Rp16 juta lainnya disebut-sebut dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan SPJ.
