TAJOM.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengaku gerah melihat pola-pola ‘premanisme’ masih merajalela di Jambi. Hal itu disebut banyak ditemukan di jalan raya mulai dari juru parkir liar (jukir) atau perkumpulan yang meminta uang dengan modus biaya keamanan.
Dia menilai cara-cara ‘Premanisme’ sudah mengganggu kenyamanan warga baik itu untuk berbisnis ataupun beraktifitas diluar. Maka dari itu, Al Haris mengajak aparat penegak hukum (APH) dari pihak kepolisian segera membrantasnya demi keamanan dan kenyamanan di Jambi.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada oknum preman yang bermain, jangan ada lagi yang mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat. Ini sangat perlu ditindak tegas,” kata Al Haris kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).
Al Haris mengatakan dirinya akan terus mendukung kebijakan Polri dalam memberantas aksi premanisme di Jambi. Dia bahkan meminta agar pola premanisme bisa segera hilang di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah karena menyangkut keamanan dan kenyamanan warga.
Bagi Al Haris, daerah Jambi harus menjadi daerah yang nyaman aman dan kondusif. Selaku orang nomor satu di Jambi, Al Haris ingin, daerag Jambi menjadi daerah yang penuh dengan kenyamanan baik itu untuk berinvestasi, membuka usaha serta menjadi tempat tinggal buat masyarakat.
Jadi praktik premanisme yang telah meresahkan masyarakat di provinsi Jambi itu harus ditindak. Saya pasti sangat mendukung Kepolisian Daerah Jambi dalam hal ini Polda Jambi jajaran untuk memberantasnya itu,” ujar Al Haris.
Ia mengatakan pemerintah provinsi selalu menjalin komunikasi bersama aparat penegak hukum (APH) khususnya kepolisian membahas berbagai persoalan di Jambi yang menyangkut keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Meningkatnya angka premanisme dinilai Al Haris juga perlu direspons tindakan cepat. Dia tak mau permasalahan praktik premanisme ini didiamkan atau dibiarkan begitu saja.
Menurut dia, praktik premanisme dapat dibungkus dengan cara jukir liar, lalu jadi ‘centeng’ di beberapa wilayah dengan modus meminta uang keamanan buat warga yang sedang berjualan ataupun menekan perusahaan dengan dalih yang tak masuk akal sehingga mengganggu kelancaran berinvestasi di Jambi.
“Mengingat kita semua hidup berbangsa dan bernegara, untuk itu pemerintah dan sebagai pemangku kepentingan harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat agar hidup nyaman dan aman,” terangnya
Dia berharap, tidak sampai meluas praktik premanisme ini. Dia tidak ingin pola-pola premanisme dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Dia juga sangat mendukung penuh agar Polri terus aktif memberantas praktik premanisme itu baik di jalan raya, pasar maupun tempat-tempat tertentu yang marak praktik ‘premanisme’ meresahkan.
“Ini bukan berlaku di Kota Jambi saja, tetapi seluruh daerah di Jambi saya harap Polri aktif dalam menindaknya,” ucapnya.
Dalam memberantas praktik premanisme di Jambi, Polda Jambi dan jajaran sudah berhasil menangkap 274 orang yang diduga merupakan preman. Ratusan orang itu diamankan selama dua pekan sejak 1-14 Mei 2025 dalam rangka Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Siginjai 2025 yang sasaran terhadap premanisme.
Dari ratusan pelaku, 32 pelaku dilakukan penahanan karena disangkakan terkait pemerasan atau pungutan liar terhadap sopir truk batu bara dan pedagang pasar, pengancaman, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, hingga geng motor dengan kepemilikan senjata tajam.
Sementara itu, 242 pelaku yang tidak menjadi tersangka dilakukan pembinaan karena hanya pelanggaran ringan.
Kapolda Jambi Irjen Krisno menuturkan pemberantasan premanisme ini merupakan perintah pimpinan tertinggi Polri. Selain sangat meresahkan masyarakat, aksi premanisme ini telah mengancam pembangunan nasional.
“Investasi yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang aman dan tentram, akan terganggu dengan adanya premanisme,” ujar Krisno.(*)
