Nusamelaka.com, JAMBI– DPRD Kota Jambi mulai mengarahkan pembahasan kebijakan pembangunan 2027 agar lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dua sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan, menjadi perhatian khusus legislatif dalam menyusun arah program dan anggaran Kota Jambi tahun depan.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program nasional tidak cukup hanya dijadikan acuan. Pemerintah daerah bersama DPRD harus memilah program yang relevan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Jambi
“Program-program nasional yang dicanangkan Bapak Presiden untuk tahun 2027 bisa kita selaraskan dengan program Pemerintah Kota Jambi. Harapan kami tentu akan mendorong skala prioritas, terutama pelayanan dasar,” kata Kemas Faried, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan.
Bagi DPRD Kota Jambi, rangkaian agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan pembangunan daerah menjelang pembahasan KUA-PPAS hingga APBD Murni 2027.
Kemas mengatakan sektor pendidikan akan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan Kota Jambi tahun depan.
Rencana pemerintah pusat mengenai pembangunan dan rehabilitasi sekolah dinilai memiliki irisan dengan agenda revitalisasi sarana pendidikan yang juga tengah didorong di Kota Jambi.
“Di bidang pendidikan, tadi kita dengarkan bagaimana pembangunan maupun rehabilitasi sekolah menjadi salah satu prioritas. Ini sejalan dengan program revitalisasi sekolah yang juga akan didorong Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya.
Namun, DPRD menilai pembangunan fisik sekolah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sektor pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan.
Karena itu, pendidikan dan kesehatan dinilai harus berjalan beriringan. Kualitas generasi muda tidak akan optimal apabila akses pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat belum diperkuat secara bersamaan.
“Kalau manusianya sehat dan pendidikannya baik, maka Kota Jambi siap melahirkan generasi muda yang berkualitas dan ikut berperan aktif dalam pembangunan ke depan,” katanya.
DPRD Soroti Dampak Program, Bukan Sekadar Besaran Anggaran
Arah kebijakan tersebut selanjutnya akan diuji dalam pembahasan anggaran.
DPRD Kota Jambi kini mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS yang menjadi salah satu tahapan penting menuju penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada tahap tersebut, DPRD tidak hanya akan melihat besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kemas menegaskan DPRD akan mendorong agar anggaran daerah tidak terserap untuk program yang minim dampak.
“Insya Allah program yang kita dorong semuanya pro rakyat. Ini tidak lain merupakan bentuk kecintaan pemerintah dan DPRD Kota Jambi kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai target, DPRD akan menggunakan tiga fungsi utamanya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
“Kami akan berupaya bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Kemas.
Sementara itu, fungsi legislasi diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Regulasi yang kami lahirkan harus pro rakyat dan mampu mendukung program serta visi-misi kepala daerah dalam membangun Kota Jambi,” ujarnya.
Sedangkan melalui fungsi anggaran, DPRD akan memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki skala prioritas dan indikator manfaat yang jelas.
Eksekutif-Legislatif Diminta Kompak
Selain penganggaran, DPRD menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pembangunan tidak berjalan secara parsial.
Kemas meminta pemerintah daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga koordinasi serta memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan.
“Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita menjaga kekompakan antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda. Program pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Pada akhirnya, DPRD menilai ukuran keberhasilan kebijakan pembangunan 2027 bukan terletak pada banyaknya program yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Yang lebih penting adalah seberapa jauh program tersebut mampu menjawab kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semangat kemerdekaan ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur harus dimulai dari daerah, termasuk dari Kota Jambi,” ujar Kemas.
Dengan pembahasan APBD 2027 yang segera memasuki tahapan penting, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPRD bersama Pemkot Jambi menerjemahkan prioritas tersebut menjadi alokasi anggaran yang konkret, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. (Adv)
