TAJOM.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan mulai tahun ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga menjelaskan, program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara, yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan, peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) dengan anggaran Rp198 miliar.
Program kedua, pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Skema ini ditargetkan menyasar 552 ribu pekerja dengan alokasi Rp120 miliar hingga akhir tahun pajak 2025.
Selanjutnya, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, dengan evaluasi untuk Desember. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp7 triliun.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menanggung sebagian iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, sopir, kurir, hingga pekerja logistik. Subsidi 50 persen iuran ini disiapkan dengan anggaran Rp36 miliar melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Airlangga juga menyampaikan manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor perumahan pekerja. Suku bunga kredit diturunkan, baik untuk cicilan maupun pembiayaan pengembang. Tahun ini, program ditargetkan menjangkau 1.000 penerima manfaat dengan total anggaran Rp150 miliar.
Pemerintah juga meluncurkan program Padat Karya Tunai (cash for work) melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan pada September–Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat, dengan alokasi Rp3,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.
Di bidang regulasi, pemerintah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025. Setiap RDTR mendapat dukungan dana Rp3,5 miliar dengan kebutuhan total Rp1 triliun.
Terakhir, pemerintah memulai pilot project ekosistem Gig Economy melalui penyediaan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. Program ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Program-program ini disiapkan untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus mendukung agenda prioritas Presiden, termasuk penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat,” ujar Airlangga.
(BPMI Setpres)
