TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Pertemuan menegangkan antara Forkopimda Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi bersama puluhan warga terdampak aktivitas PT SAS akhirnya berujung pada keputusan tegas yaitu pemerintah secara resmi menutup seluruh aktivitas PT SAS ditutup sementara.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, usai forum yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025).
“Seluruh aktivitas PT SAS Kami tutup sementara,” tegas Al Haris.
Kata Al Haris, penutupan ini berlaku hingga tercipta dialog yang benar-benar kondusif antara warga dan perusahaan. Pasalnya, pertemuan saat ini dinilai belum kondusif dan tidak menghasilkan suatu titik temu yang konkret yang melindungi masyarakat dan investasi bisa aman.
“Pokoknya pada intinya PT SAS kita tutup dulu,” ujarnya menegaskan kembali.
Senada dengan Gubernur, Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, MKM, menegaskan bahwa pihaknya juga meminta perusahaan menghentikan seluruh aktivitasnya.
“Kemudian, bagi masyarakat silahkan tunjuk timnya untuk ketemu dengan tim perusahaan,” ujarnya.
Menurutnya, opsi yang perlu dibahas serius termasuk pemindahan lokasi stokpile batubara ke kawasan yang tidak padat penduduk.
“Pemerintah siap memfasilitasi. Tidak ada kepentingan lain dalam hal ini yang penting masyarakat terlindungi,” katanya.
Sebelumnya, perwakilan PT SAS berupaya meyakinkan forum dengan klaim bahwa perusahaan tambang ini akan menyerap 5.000–6.000 tenaga kerja. Mereka juga menyebut penolakan warga sebatas “pandangan sempit” dari Aur Kenali dan sekitarnya.
“Kita tak bisa memandang persoalan PT SAS hanya dari Aur Kenali, akan tetapi harus melihatnya secara keseluruhan,” klaimnya.
Namun pernyataan itu langsung dimentahkan oleh warga. Mereka menilai klaim tenaga kerja hanyalah kebohongan. Suasana forum bahkan sempat ricuh ketika warga bersuara lantang menolak pemaparan perusahaan.
“5000 jumlah tenaga itu bohong,” tegas Sri Suprapto, warga Mendalo Darat yang rumahnya berada dekat stokpile batubara PT SAS.
Sri juga menyebut perusahaan penuh manipulasi.
“Sangat manipulatif seperti adanya ruang terbuka hijau, itu tidak benar adanya,” ujarnya. Ia menegaskan memiliki data ilmiah yang siap diadu dengan klaim perusahaan.
Lebih jauh, warga mengungkap bahwa sejak awal PT SAS datang dengan kedok berbeda, mengaku mengantongi izin perusahaan air minum, bukan pertambangan.
Hal ini memperkuat kecurigaan warga terhadap praktik curang yang sengaja dilakukan PT SAS untuk merugikan masyarakat.
Bagi warga, perlawanan ini bukan semata-mata soal debu batubara, melainkan soal masa depan.
“Saya tidak ingin melihat 4 generasi saya tidak bisa hidup sehat gara-gara PT SAS tersebut,kami akan terus berjuang sampai PT SAS benar-benar ditutup secara permanen, ksmi tidak mau keluarga kami hidup dalam bayang bayang yang tidak aman,” pungkas Sri.
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Wakil Walikota Jambi, dan Wakil Bupati Muaro Jambi. Ada juga, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Kepala Dinas DLH Provinsi Jambi dan beberapa perwakilan lain dari OPD Kota Jambi dan Muaro Jambi. (*)
