TAJOM.ID, JAMBI – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas jagung di Provinsi Jambi. Rakor ini digelar di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Selasa (17/06/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H beserta jajaran, para bupati dan wali kota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Ia menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi multipihak, terutama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, guna menciptakan pertumbuhan yang merata di Provinsi Jambi. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas pertanian secara holistik dan berkelanjutan.
“Selaras dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Nasional (Asta Cita 2), yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa misi pembangunan daerah dalam mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan diimplementasikan melalui dua program utama. “Pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata (fokus Ujung Jabung, KCBN Muaro Jambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin); dan peningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan daerah,” lanjutnya.
Wagub Sani menjelaskan bahwa program ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kemandirian pangan nasional, terutama untuk komoditas lokal seperti jagung, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia juga menyebutkan bahwa dampak positif dari program ini antara lain adalah penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga pangan.
Implementasi program swasembada jagung di Provinsi Jambi menunjukkan hasil signifikan. Pada 2024, luas panen jagung mencapai 1.514 hektare, meningkat 93,74 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 781 hektare. “Hal ini berkorelasi positif terhadap produksi jagung, di mana tahun 2024 dihasilkan sebanyak 10,531 (sepuluh koma lima tiga satu) ribu ton Jagung Pipilan Kering (JPK) dengan Kadar Air (KA) sebesar 14 persen. Produksi ini naik sebesar 122,89 persen dari produksi tahun 2023 yang hanya sebanyak 4,725 (empat koma tujuh dua lima) ribu ton JPK KA 14%,” jelasnya.
Hingga Juni 2025, Wagub memperkirakan luas panen jagung telah mencapai 1,595 ribu hektare dengan total produksi sekitar 9,913 ribu ton JPK KA 14%. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan perluasan lahan tanam jagung hingga 133.785,09 hektare pada tahun ini.
“Dukungan intervensi sektor pertanian dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan oleh Provinsi Jambi, dengan harapan dukungan ini secara strategis ditujukan untuk menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu kawasan lumbung pangan nasional,” kata Wagub Sani.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengemukakan bahwa Jambi sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar, perlu menerapkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem ketahanan pangan.
“Untuk itu diperlukan persepsi menyatukan langkah serta merumuskan strategi bersama untuk memastikan ketersediaan akses dan stabilitas pangan di wilayah Provinsi Jambi. Dan tadi malam saya berdiskusi lama dengan Kapolda Kalimantan Barat, saya bertelepon dan saya bertanya apa kiatnya sehingga mereka bisa panen raya yang luar biasa, dan saya mendengar bahwa semuanya itu adalah dukungan utamanya dari pemerintah daerah, dari mulai gubernur, kepala dinas sampai dengan kepala daerah, wali kota maupun bupati dan juga pihak swasta,” ucap Kapolda.
Ia berharap rakor tersebut dapat menjadi wadah yang efektif untuk membangun kolaborasi antar lembaga pemerintah daerah agar program ketahanan pangan dapat berjalan optimal, merata, dan tepat sasaran.
“Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bulog, serta pihak kepolisian sangat diperlukan guna memastikan kebijakan dan program berjalan secara terpadu di lapangan. Diharapkan melalui pendekatan-pendekatan kolaboratif ini berbagai kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Kapolda juga menekankan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, serta melindungi masyarakat dari potensi kerawanan pangan di Provinsi Jambi.(*)
