TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., melakukan monitoring dan survei pengembangan usaha perikanan budidaya milik Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Perdana Tunas Mandiri di RT 33, Kelurahan Pall Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi pada Rabu, (11/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan budidaya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabid Perikanan Dinas Pertanian Kota Jambi, Prima Iryanti, Analis APHP, Koordinator Penyuluh Perikanan, Penguji Kualitas Air Budidaya, perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Jambi, Ketua RT 33 Kelurahan Pall Lima, Ketua Pokdakan Perdana Tunas Mandiri, serta sejumlah unsur masyarakat.
Dalam keterangannya, Yasir menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan survei seperti ini sangat penting dilakukan guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha budidaya perikanan yang dijalankan masyarakat.
“Alhamdulillah, kegiatan monitoring dan survei pengembangan usaha perikanan budidaya ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan budidaya perikanan. Monitoring membantu memantau kualitas air, pertumbuhan ikan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil panen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa survei juga berperan penting dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi para pembudidaya.
“Survei bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh para pembudidaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yasir menekankan bahwa monitoring juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi masalah seperti kualitas pakan, kondisi lingkungan, dan penyakit ikan yang bisa menghambat pertumbuhan serta menurunkan produktivitas.
“Monitoring membantu mengidentifikasi masalah pada pakan, kondisi lingkungan, atau penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi ini berharap, dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah dan legislatif, usaha perikanan rakyat bisa tumbuh lebih optimal dan menjadi pilar penguatan ekonomi masyarakat di daerah. (*)
